Macet Puluhan Kilometer di Jalintim KM 17 Banyuasin, Kadin Sumsel: "Dukung Perbaikan Jalan Tapi Hitung Dampak Ekonomi"

TNC GROUP SIBER.WEB.ID || PALEMBANG- Kemacetan panjang di ruas Jalan Lintas Timur Palembang-Betung tepatnya di kawasan KM 17 Banyuasin menjadi sorotan Kamar Dagang dan Industri Kadin Sumatera Selatan. Antrean kendaraan dilaporkan mengular hingga berhari-hari akibat adanya pekerjaan perbaikan infrastruktur jalan nasional.

Ketua Umum Kadin Sumsel H Affandi Udji, SE, MM, mengatakan pihaknya memahami perlunya perbaikan jalan. Namun ia meminta agar proses pengerjaan tidak mengabaikan dampak terhadap kelancaran transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kami sepenuhnya mendukung perbaikan infrastruktur jalan. Tetapi, jangan sampai proses perbaikan justru menimbulkan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar akibat kemacetan yang berlarut-larut,” kata Affandi kepada media, Selasa 11/8/2026.

Menurut Affandi, kemacetan ini bukan sekadar persoalan lalu lintas. Antrean truk yang tertahan berjam-jam sudah berdampak langsung ke dunia usaha.

Berdasarkan kalkulasi Kadin Sumsel, setiap satu jam truk bertonase sedang hingga besar tertahan kemacetan menimbulkan pemborosan BBM, biaya operasional pengemudi, serta kehilangan produktivitas sekitar Rp250 ribu per truk per jam.

Dengan asumsi sedikitnya 800 truk tertahan dalam antrean sepanjang 20 kilometer dan rata-rata terjebak selama empat jam, kerugian langsung sektor angkutan diperkirakan mencapai Rp800 juta dalam satu kejadian. Jika ditambah efek berantai ke sektor logistik dan ekonomi daerah, total kerugian ditaksir Kadin bisa mencapai Rp2,4 miliar per hari.

Jalan lintas timur ( jalintim) Palembang-Betung merupakan jalur utama distribusi barang dari Palembang menuju Jambi, Lampung, hingga Pulau Jawa. Terhambatnya arus di titik ini berpotensi mengganggu rantai pasok komoditas strategis seperti sembako, CPO, dan pupuk.

Kadin Sumsel berharap pemerintah bersama kontraktor pelaksana dapat menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas yang lebih efektif. Opsi seperti sistem buka tutup, pengaturan jam operasional kendaraan berat, dan penyediaan jalur alternatif dinilai perlu dikaji agar perbaikan infrastruktur tetap berjalan tanpa menimbulkan beban ekonomi berlebihan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

red/ suhaimi