Prabowo Tegaskan Jerat Hukum Korporasi Pembakar Hutan: Antara Komitmen dan Tantangan di Lapangan.

TNC GROUP SIBER.WEB.ID || PALANGKARAYA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap tegas pemerintah terhadap pembakaran hutan dan lahan. Saat meninjau langsung titik karhutla di Kalimantan Tengah, Sabtu 22 Agustus 2026, ia menyatakan tidak akan memberi toleransi bagi korporasi yang terbukti sengaja membakar.

"Oh iya, harus, harus kita tindak. Akan kita tindak. Kalau benar-benar terbukti, ya kita tindak," kata Prabowo di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya. 

Ia menambahkan penindakan akan dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pernyataan itu muncul untuk merespons pertanyaan wartawan soal dugaan keterlibatan perusahaan dalam karhutla yang kembali terjadi di sejumlah wilayah.

Penegasan ini bisa dibaca sebagai sinyal politik yang kuat. Selama ini karhutla identik dengan 3 hal: pembukaan lahan oleh warga, kelalaian, dan pembukaan lahan skala besar oleh perusahaan. 

Dengan menyasar korporasi secara eksplisit, pemerintah ingin menunjukkan bahwa hukum tidak tebang pilih. Bagi investor dan mitra dagang internasional, ini juga pesan penting. Isu asap lintas negara dan deforestasi sudah lama jadi catatan ESG yang memengaruhi ekspor sawit, pulp, dan kertas Indonesia.

Langkah turun langsung ke Kalteng juga menunjukkan pemerintah ingin hadir di lapangan, bukan hanya mengeluarkan pernyataan dari Jakarta.

Namun di sisi lain, publik dan pelaku usaha masih menunggu bukti nyata di lapangan. Kata kunci Prabowo adalah "kalau benar-benar terbukti". 

Tantangan pembuktian ini yang selama ini jadi ganjalan. Menentukan korporasi sebagai pelaku utama karhutla butuh data satelit, audit lapangan, rantai pasok, dan proses hukum yang panjang. Sejumlah kasus besar di masa lalu mentok di pengadilan atau hanya berujung sanksi administratif.

Dari sisi dunia usaha, asosiasi sawit dan HTI selama ini menyatakan menolak praktik bakar. Mereka menyebut banyak kebakaran justru terjadi di lahan yang berbatasan dengan konsesi, atau akibat faktor cuaca ekstrem dan ulah oknum. Karena itu mereka mendorong penegakan yang adil dan berbasis bukti, bukan generalisasi.

Jika komitmen ini benar-benar dijalankan, dampaknya luas

kPotensi penurunan titik api dan kabut asap yang tiap tahun merugikan kesehatan dan ekonomi.

Uji kredibilitas aparat penegak hukum dalam menjerat korporasi besar.Ekonomi Perusahaan akan terdorong memperkuat SOP pencegahan kebakaran. Di sisi lain, biaya kepatuhan bisa naik.

Warga di sekitar hutan juga menaruh harapan. Mereka ingin tidak hanya perusahaan besar yang kena, tapi juga ada solusi ekonomi alternatif agar pembakaran lahan tidak jadi pilihan termudah.

Pernyataan Prabowo di Palangkaraya menutup rangkaian peninjauan dengan nada tegas. Tapi publik kini menanti tindak lanjutnya. 

Pertanyaannya bukan lagi "apakah pemerintah berani", melainkan "seberapa cepat dan seberapa konsisten hukum ditegakkan ketika nama besar terlibat".

Karena di akhir musim kemarau nanti, yang diukur bukan pidatonya, tapi berapa titik api yang berkurang dan berapa korporasi yang benar-benar diproses.

Sumber : Keterangan Pers Presiden prabowo